DR. Arif Zulkifli Nasution

Pengamat Lingkungan

Sabtu, 11 Agustus 2012

Taman Interaktif di Wilayah Jakarta

Saat ini DKI Jakarta memiliki sebanyak 88 taman interaktif sosial. Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Chatarina Suryowati Idealnya setiap kelurahan di DKI Jakarta mempunyai dua taman interaktif sosial. Jika di Jakarta ada 276 kelurahan, tentu harusnya ada 534 taman di seluruh Ibu kota.
Penciptaan taman itu untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang sebesar 20 persen dari luas wilayah Ibu kota. Taman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, hiburan, olahraga dan interaksi antaranggota publik. Untuk luas taman yang dibangun itu membutuhkan lahan sekitar 300-1.000 meter persegi. Sedangkan untuk kawasan padat penduduk, dibutuhkan luas lahan sekitar 100 meter persegi.
Belajar mengelola Taman dari Singapura. Singapura memiliki misi sederhana: "Apabila Anda keluar rumah, maka Anda berada di taman". Misi ini dijabarkan dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Induk RTH secara konsisten, maka taman pun dibangun di mana-mana. Warga Singapura dalam mencari tempat tinggal mengajukan dua pertanyaan: setelah pertanyaan di mana lokasinya, pertanyaan kedua adalah bagaimana tamannya
Singapura sudah lama dikenal sebagai negara yang disiplin. Termasuk saat menjalankan program ramah lingkungan. Selain konsistensi kebijakan dan pelaksanaan, peran serta tiga pihak yakni people, public dan private menjadi kunci penting kesuksesannya. Kemitraan yang diajak aktif terlibat adalah tiga pihak (3P), yakni people yakni masyarakat dan LSM, kemudian private termasuk di dalamnya swasta dan asosiasi bisnis, serta publik, yakni pemerintah daerah, sekolah, universitas. Kemitraan ini berjalan cukup efektif membawa Singapura sebagai negara yang berwawasan lingkungan.
Untuk menjamin kepastian hukum, pelaksanaan Rencana Induk RTH didukung The National Parks Act dan The Park and Trees Act yang mengatur perencanaan RTH, penanaman pohon, pemeliharaan RTH dan pohon, penebangan dan/atau perlindungan pohon dewasa, pengolahan dan pemanfaatan sampah organic untuk pohon, hingga laporan kemajuan pembangunan RTH baru atau pengembangan kualitas RTH.
Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan RTH merupakan kunci keberhasilan pembangunan kota taman Singapura. Dalam laporan tahunan NParks yang dibuat sangat menarik penuh foto, grafik, dan tabel yang komunikatif, serta dapat diakses publik secara bebas, terbuka, serta gratis, kita dapat mengetahui rencana program pembangunan RTH jangka panjang, menengah, dan pendek, kekurangan dan keberhasilan program yang dicapai pertahun, komposisi dan luasan komponen RTH terkini, hingga laporan keuangan dengan gamblang. Kemudian para stakeholder RTH telah membentuk The Park Watch yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH secara bersama dan sederajat.
Singapura mensyaratkan standar 0,4 ha RTH untuk setiap 1.000 orang dalam perumahan/real estat, taman seluas 10 ha di setiap wilayah setingkat kecamatan/distrik, taman seluas 1,5 ha setiap blok apartemen/hotel, dan koefisien dasar hijau (KDH) 60 persen dalam kompleks kondominium/ apartemen/hotel/rusun.
Sebagai contoh di kawasan Bedok Estat, taman-taman disediakan sarana bermain anak- anak, fasilitas olahraga, ruang berinteraksi sosial, dan jalan setapak, dengan yang menarik, inovatif, dan kreatif. Taman didominasi pepohonan besar dan hamparan rumput yang terawat baik. Taman dilengkapi pompa hidran untuk pemenuhan kebutuhan air bersih maupun cadangan untuk pemadaman kebakaran di musim kemarau. Di musim hujan, taman berfungsi menyerap dan menampung air hujan. Taman juga terintegrasi dengan stasiun bawah tanah MRT dan halte bus.
Teknik pemeliharaan pohon di beberapa daerah diciptakan lorong pohon, di mana tajuk saling bertemu tetapi tak menghalangi arus lalu lintas. Ini dapat terjadi karena perencanaan jalan yang saksama, pemilihan jenis pohon yang tepat, cara penanaman yang memenuhi syarat untuk menghindari mudah tumbang, dan dikombinasikan dengan teknologi pemeliharaan pohon. Para ahli pohon (arborikulturis) NPArks (gabungan dinas pertamanan, kehutanan, pertanian, pemakaman) terus melakukan terobosan dan koordinasi dengan rekan kerja dari dinas pekerjaan umum (jalan, pedestrian, saluran air, jaringan listrik, air bersih, dan gas), dinas olahraga, dinas pariwisata, dan dinas tata kota.

Sanitasi di Wilayah DKI Jakarta

Sanitasi air di wilayah Jakarta termasuk yang terburuk di dunia. Berdasarkan penilaian Dewan Sumber Daya Air (SDA), sanitasi air di Jakarta yang dikelola dengan baik hanya mencapai 2,7%. Anggota Dewan SDA DKI Jakarta Firdaus Ali mengatakan, angka 2,7% ini merupakan yang terburuk di antara negara-negara dengan penduduk 5 juta jiwa di dunia. Buruknya layanan sanitasi di Indonesia menimbulkan kerugian Rp 58 triliun per tahun. Target Tujuan Pembangunan Milenium bahwa 62 persen keluarga Indonesia memiliki akses sanitasi hanya akan tercapai jika pertumbuhan layanan sanitasi dipercepat empat kali lipat.
Ketertinggalan Indonesia di sektor sanitasi cukup besar, dan diabaikannya sektor sanitasi selama beberapa puluh tahun menyebabkan cakupan sanitasi sangat rendah. Investasi dalam bidang sanitasi sangat kecil, kalau tidak dikatakan hampir tidak ada. Investasi saat ini untuk pengembangan sanitasi diperkirakan hanya Rp200/orang/tahun, lebih rendah dari yang dibutuhkan sebesar Rp40,000/orang/tahun. Buruknya sanitasi ini menyebabkan kerugian terhadap ekonomi Indonesia sebesar 6,3 milyar dolar AS setiap tahun pada tahun 2006, ini setara dengan 2.3% Produk Domestik Bruto (PDB) kita.
Penyakit terkait air, sanitasi dan masalah kebersihan (hygiene) berdasarkan data World Health Organization (WHO) 2008 menyumbangkan 3,5 persen dari total kematian di Indonesia.
Sanitasi adalah sektor prasarana yang tanggung jawab pengadaan sarananya sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, dan kota/kabupaten. Akan tetapi sebagian besar pemerintahan kota dan kabupaten belum menganggap sanitasi sebagai prioritas pembangunan di daerahnya. Selain investasi dalam sektor sanitasi amat tinggi, kurangnya dukungan politis dan tidak adanya visi jangka panjang merupakan penyebab utama rendahnya kinerja sektor ini. Para Gubernur, walikota dan bupati tidak merasa bahwa sanitasi merupakan hal yang mendesak, dibandingkan dengan masalah kemiskinan atau ketenagakerjaan
Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya Liliansari Loedin menyatakan, 82 persen sungai di DKI Jakarta tercemar berat sepanjang tahun karena buruknya sanitasi di Jakarta. Dari 75 sumur yang dipantau di DKI Jakarta, kandungan bakteri ecoli 38 sumur melebihi baku mutu.
Sebuah studi yang dilansir pada 2004 oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan hampir sebagian besar sumur dari 48 sumur yang dipantau di Jakarta telah mengandung bakteri coliform dan fecal coli. Persentase sumur yang telah melebihi baku mutu untuk parameter coliform di seluruh Jakarta cukup tinggi, yaitu mencapai 63 persen pada bulan Juni dan 67 persen pada bulan Oktober 2004.
Kualitas besi (Fe) dari air tanah di wilayah Jakarta terlihat semakin meningkat, di mana beberapa sumur memiliki konsentrasi Fe melebihi baku mutu. Persentase jumlah sumur yang melebihi baku mutu mangan (Mn) di seluruh DKI Jakarta secara umum sebesar 27 persen pada bulan Juni dan meningkat pada bulan Oktober sebesar 33 persen. Untuk parameter detergen, persentase jumlah sumur yang melebihi baku mutu di DKI Jakarta sebesar 29 persen pada bulan Juni dan meningkat menjadi 46 persen pada bulan Oktober.
Umumnya, air sumur yang didapat berwarna kuning dan agak berbau. Ditambah lagi, hanya 400 dari sekitar 4,000 industri di Jakarta yang mengelola limbahnya. Tidak ada sistem sanitasi di Jakarta sehingga air limbah seluruhnya dibuang ke sungai. Hanya sekitar dua persen saja air limbah di Jakarta mengalir ke instalasi pengolah air limbah, yang umumnya hanya melayani gedung perkantoran dan sejumlah perumahan. Dan sekitar 39 persen warga Jakarta memiliki septic tank, dan 20 persen menggunakan lubang WC biasa.
Cakupan layanan air limbah di DKI hanya sekitar 2,7%. Selebihnya, 97,3% belum memiliki sistem pengelolaan air dengan baik, masuk ke dalam tangki septik, atau langsung dibuang ke sungai dan perairan terbuka. Sehingga para ahli lingkungan menyebut Jakarta sebagai kota “sejuta septic tank”, dan sungai-sungai di Jakarta adalah “jamban terpanjang di dunia.”
Menurut Direktur Pemukiman Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Basah Hernowo, di Jakarta, beberapa waktu lalu, sejumlah fasilitas sanitasi seperti mandi, cuci, kakus (MCK), truk tinja, saluran air limbah (sewerage system), dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sudah banyak yang tidak memadai. Kasus ini juga terdapat di wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Kasubdit Air Minum dan Air Limbah Bappenas, Nugroho Tri Utomo, menambahkan, dari keseluruhan air limbah yang masuk ke selokan atau menjadi air tanah, sekitar 40-50 persen merupakan limbah rumah tangga (domestik).
Kondisi ini diperparah dengan kondisi sejumlah septic tank rumah tangga yang tidak dibangun dengan benar, sehingga sebagian tinja meresap ke tanah dan tercampur dengan air tanah. Sementara, jarak septic tank dengan air tanah yang disedot untuk kebutuhan harian sangat dekat. Karena minimnya fasilitas sanitasi, kasus penyakit menular mulai bermunculan. Mulai dari diare, demam berdarah hingga polio. Imbasnya lebih jauh, mengurangi minat investor berinvestasi ke Indonesia.
Pada umumnya masyarakat menggunakan septic-tank di rumahnya, namun kondisinya tidak terpantau dan kemungkinan besar mengalami kebocoran serta mencemari air tanah dan air permukaan (studi internal World Bank 2006). Selain kondisi pengolahan air limbah rumah tangga landed houses yang memprihatinkan, kondisi fasilitas hunian vertikal pun belum baik. Dari 114 gedung apartemen yang terdaftar di BPLHD DKI Jakarta, lebih dari 50% tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah (data wawancara Prathiwi, 2010). Secara kasar dapat diperkirakan bahwa sekitar 85% grey water (air kotor domestik non-tinja) dan sekitar 60% black water (air kotor domestik mengandung tinja) Jakarta tidak terolah dan dibuang begitu saja ke badan air dan tanah.
Sanitasi sendiri adalah suatu proses multi-langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ketitik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Subsektor sanitasi adalah:
a. Air limbah: tinja, urine, air pembersih, material pembersih, air bekascucian& dapur dsb.
b. Sampah:sampah rumah tangga (sampah dapur, plastik, kaca, kertas, dan lain-lain); sampah medis, sampah industri, dan lain sebagainya.
c. Drainase tersier, selain mengalirkan dan menampung limpasan, juga melakukan hal yang sama untuk air limbah rumah tangga (umumnya berupa grey water) dan air limbah lainnya.
Solusinya:
1. Perlu membuat dan merealisasikan rencana pengelolaan sanitasi terpadu, meliputi pengelolan air limbah, dan sampah rumah tangga.
Sebenarnya master-plan air limbah DKI Jakarta pasca kemerdekaan telah ada sejak 1977. Master-plan pertama ini secara prinsip telah mengakomodasi baik sistem terpusat maupun setempat/lokal untuk seluruh area DKI Jakarta kala itu. Walau demikian pada saat itu, rencana pembangunannya hanya melingkupi dua kelurahan. Sebagian dari Master-plan 1977 tersebut dibangun pada 1983, yaitu pada area yang sekarang dilayani oleh sistem gorong-gorong terpusat. Jadi, dalam waktu nyaris 30 tahun, DKI Jakarta hanya sanggup membangun gorong-gorong air kotor dan pengolahannya hanya untuk 3% luas areanya.
2. Perlu membangun sistem pemipaan skala kota yang terencana dengan baik untuk menangani air limbah, agar bisa di daur ulang atau dikurangi kadar polutannya agar tidak mencemari lingkungan.
3. Merumuskan regulasi tentang pengelolaan Air Limbah
4. Mengoptimalkan fasilitasn pengelolaan limbah seperti IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
5. Mengawasi buangan limbah industry agar sesuai baku mutu lingkungan
6. Mendorong industry agar segera merealisasikan IPAL
7. Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memperhatikan sanitasi lingkungan

Penyediaan Air Bersih di Wilayah Jakarta

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mempertahankan kelansungan hidup manusia. Jumlah penduduk Jakarta yang terus bertambah mencapai sekitar 10 juta jiwa tentunya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan air. Sementara itu, disisi lain peningkatan bagi kebutuhan penyediaan dan pemenuhan air bersih bagi warga Jakarta masih jauh dari memadai.
Perusahaan Penyedia Air Minum (PDAM) di DKI Jakarta adalah pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyediaan dan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Ada 13 aliran sungai yang melintas wilayah Jakarta. Sayang, hanya air dari Kali Krukut yang bisa diproduksi menjadi air bersih. Itu pun dengan kemampuan sangat kecil, yaitu 400 liter per detik atau 4,6 persen dari produksi air PDAM. Sisanya, PDAM mengandalkan Sungai Cisadane dan aliran air dari Waduk Jatiluhur di Kanal Tarum Barat (KTB). Mereka yang tidak terlayani PDAM, mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, persediaan air tanah semakin berkurang.
Berdasarkan catatan Institut Hijau Indonesia pengambilan air bawah tanah (ABT) oleh penduduk Jakarta sudah defisit sebanyak 66,6 juta meter kubik per tahun dari potensi yang ada. Ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jakarta tahun 2010 sebesar 10 juta jiwa, di mana kebutuhan air per orang sebanyak 150 liter per jiwa per hari, sehingga kebutuhan air Penduduk Jakarta sebanyak 547,5 juta meter kubik per tahun. Sedangkan pemenuhan air oleh PDAM hanya 54 persen atau 295,6 juta meter kubik per tahun, sehingga pemakaian air bawah tanah 46 persen atau 251,8 juta meter kubik per tahun. Pada 2027 diperkirakan air tanah Jakarta habis.
Berdasarkan hasil penelitian pada 2008, air tanah dari Bogor dan Depok tak pernah sampai ke Jakarta. Aliran air terbendung batuan masif yang berada di perbatasan Depok dan Jakarta. Kesimpulan ini diperkuat oleh penelitian 2009 yang dilakukan Robert Delinom, peneliti geohidrologi di Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Setelah lebih dari 13 tahun layanan air bersih di Jakarta diprivatisasi, akses masyarakat terhadap air bersih tidak membaik. PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta digandeng untuk memproduksi air bersih. Namun kedua operator tersebut saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 54 persen kebutuhan air bersih untuk warga DKI Jakarta, sedangkan selebihnya 46 persen kebutuhan air bagi warga diperoleh dari sumber air tanah.
Kedua operator swasta gagal memenuhi harapan, untuk memberikan perbaikan layanan kepada masyarakat. Target-target teknis yang telah disepakati gagal dipenuhi oleh dua operator swasta. layanan yang tertuang di kontrak kerjasama tidak berhasil dipenuhi, antara lain volume air yang terjual, kebocoran air dan cakupan layanan. Tingkat kebocoran air mencapai 46% atau kurang lebih senilai Rp 1.764 miliar. Cakupan layanan hanya 63% pada akhir tahun 2008 , hal ini berarti ada 37% kelompok masyarakat Jakarta belum mendapatkan fasilitas air bersih.
PAM Jaya sendiri melalui Direkturnya menyatakan bahwa sejak diprivatisasi 13 tahun yang lalu, PAM Jaya mengalami kerugian hingga Rp. 583,67 milyar. Kerugian ini muncul akibat hutang shortfall, yaitu hutang yang muncul akibat adanya selisih antara imbalan yang diberikan kepada dua operator swasta dengan tarif . Apabila privatisasi air Jakarta tetap dilanjutkan sampai kontrak konsesi berakhir maka kerugian PAM Jaya diperkirakan sebesar Rp. 18 triliun pada tahun 2022.
Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak akibat buruknya layanan air bersih di Jakarta adalah kelompok masyarakat miskin dan juga kelompok perempuan. Ketiadaan akses terhadap air bersih membuat masyarakat miskin harus membeli air dari pedagang air keliling yang harganya jauh lebih mahal untuk setiap m3 air . Kelompok perempuan terutama ibu-ibu, harus bangun lebih pagi hanya untuk mendapatkan air bersih, yang hanya mengalir pada saat kebanyakan masyarakat masih terlelap tidur.
<
Setiap tahun penduduk Ibu Kota membutuhkan sekitar 765 juta meter kubik air bersih. Jumlah itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk industri dan perkantoran, jumlahnya tentu lebih besar. Total kebutuhan air per tahun diperkirakan mencapai 1 miliar meter kubik. Pada masa lalu, sungai Ciliwung bisa mencukupi kebutuhan air bersih bagi penduduk Jakarta. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan memburuknya kualitas air sungai, air bersih semakin sulit didapat.
Masyarakat Jakarta yang belum mendapatkan pelayanan air bersih terpaksa harus mengambil air tanah. Padahal tingkat pencemaran air tanah di Jakarta telah mencapai 94% akibat bakteri ecoli (eschericia-coli) penyebab diare. Penelitian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) mengungkapkan fakta yang lebih mencengangkan. Mutu aliran sungai di 45 titik pantau di 13 DAS Ciliwung pada 2010: kondisi baik nol persen, tercemar ringan sembilan persen, tecemar sedang sembilan persen dan tercemar berat 82 persen. Berikut table pencemaran air tanah di Jakarta
No Lokasi Baik(%)Tercemar ringan(%)Tercemar sedang(%)Tercemar berat(%)
1 Jakarta Utara 7 27 7 59
2 Jakarta Pusat 18 36 9 36
3 Jakarta Barat 27 40 27 7
4 Jakarta Selatan 35 47 18 -
Apabila pengambilan air tanah terus dilakukan, maka akan timbul masalah lain yaitu penurunan permukaan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Data 2007-2008 menunjukkan bahwa bagian utara Jakarta mengalami penurunan 17-26 sentimeter per tahun seiring dengan pengambilan air tanah.
Dengan adanya penurunan permukaan tanah itu, diperkirakan, pada tahun 2050, garis pantai Jakarta akan berada di kawasan Hayam Wuruk. Jika penyedotan air tanah tidak dihentikan dari sekarang, garis pantai itu bisa berada di kawasan Semanggi pada 2050. Sebelum bencana itu tiba, pemerintah perlu membuat kebijakan yang bisa mengelola secara baik eksploitasi air tanah. Tapi kebijakan itu harus disertai dengan penyediaan air bersih yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Langkah yang perlu lakukan untuk mengatasi pencemaran air ini yaitu
“5R: Reduce, Reuse, Recycle, Recharge dan Recovery”
Recharge dan recovery adalah usaha pemulihan, misalnya dengan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan. Sedangkan contoh recycle yaitu dengan memanfaatkan air mandi untuk menyiram tanaman atau nyuci kendaraan. Langkah reduce misalnya dengan mengganti peralatan yang hemat air.
Walhi Jakarta mencatat ada beberapa hal penyebab krisis air yang semakin mengancam warga kota Jakarta:
1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menguasakan urusan air kepada pihak swasta sejak 13 tahun silam yaitu, PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aerta Air Jakarta (Dulu Thames PAM Jaya) tanpa pengontrolan yang ketat dan aturan yan berpihak ke Negara, sehingga Pemprov praktis tidk bisa memberi sanksi kepada pengelola air tersebut saat tak mampu memenuhi distribusi air yang merata atau saat pelayanan buruk seperti air macet, keruh, berwarna, bau, tariff tinggi sampai pemutusan yang sepihak. Pelayanan pendistribusian air bersih juga dirasa diskriminasi, untuk penditribusian pemenuhan air bersih bagi pemukiman elit, apartemen dan indutri lainnya hampir terlayani dangan baik, namun yang sering merasakan dan dikeluhkan buruknya pelayanan distribusi air bersih adalah masyarakat menengah kebawah, terutama di area memungkinan padat seperti koja, pademangan, penjaringan, tambora, tamansari, kamal dan lainnya.
2) Berkurangnya sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih. Sumber air yang ada di Jakarta seperti laut, sungai, waduk dan kanal pengendali banjir sudah sejak lama tidak lagi dapat dijadikan sumber air baku dikarenakan sungai dan waduk telah tercemar berat (85%) dan mengalami sedimentasi yang sangat tebal. Sementara air laut di sepanjang pantai Jakarta juga telah tercemar berat akibat sampah dan limbah buangan kapal termasuk limbah minyak atau oli bekas.
div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Solusinya yaitu perlu adanya rencana dan tindakan alternative penyediaan air baku seperti pemanfaatan kanal banjir timur (KBT) dengan menjaga kualitas air di kanal tersebut agar bebas dari sampah atau limbah yang termasuk diteruskan melalui sungai. Selain itu juga pemerintah harus bias memfaatkan sumber air laut yang melimpah menjadi air baku untuk diolah menjadi air bersih, mengingat potensinya yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Pengelolaan air harus mencakup dua aspek penting, yaitu aspek fisik/teknis; dan sosial/non teknis.
1. Secara fisik dan teknis, untuk mengelola kualitas air tanah, pengolahan air, pengelolaan limbah, pemantauan sumur, dan pemodelan air mutu harus dilakukan baik di Jakarta Raya dan di daerah resapan. Kuantitas air dan manajemen di daerah resapan meliputi rehabilitasi lahan, penghijauan kembali, mata air konservasi, resapan buatan dan injeksi konstruksi sumur, dan memperluas daerah resapan. Di Jakarta akan mencakup pemantauan sumur, deplesi air tanah maksimum dan abstraksi, penentuan hasil air yang berkelanjutan, keseimbangan dan pemodelan aliran air lokal, dan air konstruksi kanal.
2. Secara sosial, kualitas manajemen air di daerah resapan dan daerah pengeluaran, Jabotabek, harus mencakup kontrol zona sumber air tanah konservasi; sosialisasi berbahaya dan pemanfaatan bahan ramah lingkungan, air tanah kualitas pengetahuan dasar. Kuantitas air manajemen dalam daerah resapan air akan mencakup sosialisasi pengetahuan dasar, kontrol daerah yang dibangun, kontrol sumber air tanah konservasi zona, daerah resapan pengendalian rencana, dan penegakan hukum. Sedangkan di daerah debit, debit daerah kontrol rencana, pajak air abstraksi, kontrol abstraksi air, air pemantauan kondisi perubahan, pengetahuan tanah dasar dan sosialisasi sistem sanitasi, dan penegakan hukum.
Belajar menangani air bersih dari Negara lain Dalam kasus China, pendekatan yang digunakan adalah menggunakan kembali air untuk memasok kebutuhan industri dan rumah tangga. Misalnya, Pengolahan Air Limbah Pabrik Bei Xiaohe di Beijing yang saat ini menyediakan air minum bagi 400.000 orang dan berharap diperluas dalam waktu dekat. Sementara itu, Singapura berharap untuk mendapatkan 20 persen dari kebutuhan airnya dari pabrik daur ulang. Di India, perusahaan bernama Clean India telah mengembangkan metode untuk pengolahan air berbasis ganggang yang mendaur ulang air limbah industri.

Penanaman Pohon Khas Jakarta

Penanaman pohon buah khas Jakarta seperti Kecapi, Salak Condet, durian Sitokong, atau berbagai pohon buah lainnya tidak disarankan untuk di tanam di taman kota atau pinggir jalan karena:
 1. Menimbulkan masalah social: dikhawatirkan buah yang dihasilkan menjadi rebutan masyarakat. Belum lagi apabila ditanam dipinggir jalan dapat menyebabkan kemacetan apabila banyak masyarakat atau anak-anak berebutan mengambil buahnya

2. Buah yang dihasilkan belum tentu bisa dimakan karena banyaknya polusi disekitarnya

3. Tidak dapat diandalkan sebagai penyerap polusi udara

4. Nilai Estetika yang kurang

Tanaman berdaun kecil-kecil dan lebat memiliki daya isap CO2 lebih kuat dibanding yang lebar tetapi sedikit. Ada beberapa jenis tanaman yang ditandainya mampu menyerap gas beracun dengan berbagai kapasitas rendah hingga sedang. Misalnya, puring, lidah mertua, sri rejeki, monstera, dan pandan bali.

Beberapa tanaman penyerap polusi udara, penghambat polusi, mendatangkan burung-burung, atau menunjukkan tingkat polusi udara. Berikut ini beberapa tanaman anti polusi :

1.Pohon Dadap Merah
Pohon ini baik ditanam di halaman terbuka, karena bisa mengundang datangnya para burung. Soalnya berbagai jenis burung suka sekali menyantap buah si dadap merah ini.
 2.Pohon Bungur dan Mahoni
Dikenal mampu menyerap polutan udara seperti timbal. Maka kedua pohon ini sebaiknya ditanam untuk penghijauan di kota-kota besar, dekat jalan protokol yang padat lalu lintasnya. Bukan rahasia lagi kalau kendaraan bermotor menjadi penyumbang timbal terbesar di udara.
Sebaliknya, pohon seperti akasia sebaiknya jangan dijadikan pohon jalur hijau. Mengapa? karena akasia menjadi salah satu pencetus asma. Begitu juga pohon palem yang indah bentuknya, tak begitu besar manfaatnya.
 3.Bunga Warna-Warni
Tanaman yang menyegarkan mata seperti bunga berwarna-warni mampu menjernihkan pikiran kita, sehingga baik ditanam di rumah sakit agar bisa mempecepat kesembuhan pasien. Tanaman ini jelas melawan polusi jiwa.
 4.Lumut
Lumut yang menempel di batang pohon mampu mendeteksi tingkat polusi udara suatu daerah. Semakin banyak lumut menempel di sebuah pohon berarti semakin baik kualitas udara di tempat itu.
 5.Tanaman Sirih Belanda (Devil’s Ivy)
Tanaman perdu yang bisa tumbuh dimana saja, termasuk di dalam pot di halaman rumah ini mampu menyerap formaldehida dan benzena. Hasilnya rumah pun lebih segar dan lega untuk bernafas.
 6.Kembang Sepatu
Mampu menyerap nitrogen sehingga membuat paru-paru kita jadi lega. Namun jangan sekali-sekali menanam bunga kembang sepatu di dekat ruang Radiografi. Tanaman ini berfungsi meneruskan radiasi sehingga berbahaya bagi orang di sekitar tempat radiografi tersebut.
 7.Sansevieria
Kalau kembang sepatu berfungsi melanjutkan radiasi, tidak demikian dengan tanaman sansevieria ini. Sansevieria mampu menyerap 107 jenis racun, termasuk polusi udara, asap rokok (nikotin), hingga radisi nuklir, sehingga cocok dijadikan penyegar. Oya, kaktus juga bisa menghambat radiasi.
 8.Pohon Trembesi
Mampu menyerap karbondioksida dalam jumlah yang besar, sehingga sangat disarankan untuk ditanam sebagai pohon penghijauan. Namun trambesi membutuhkan lahan yang cukup luas.
 beberapa tanaman rumah penyerap polutan dalam ruangan
1. Jenis Polutan : Formaldehida
Sumber Polutan : Tripleks, Particle board, Karpet, Furnitur, Produk kertas, Bahan Pembersih, Resin, Minyak tanah, Asap rokok.
Tanaman Penyerap Polutan :
Hanjuang
Ficus
Hanjuang, Ficus, Lili Paris, Palem bambu, Philodendron, Paku Neprolepis, Bunga Krisan, Azalea, Sri rejeki dan Aglonema.
 2. Jenis Polutan : Trikhloroetilena (TCE)
Sumber Polutan : Tinta, Cat, Pernis, dan Lem.
Tanaman Penyerap Polutan :
Palem Bambu
Hanjuang, Palem bambu, dan Bunga krisan
 3. Jenis Polutan : Benzena
Sumber Polutan : Bensin, Tinta, Minyak, Cat, Plastik, Karet, Deterjen, Asap rokok.
Tanaman Penyerap Polutan :
Krisan
Krisan
Hanjuang, Sansivera, Palem bambu, Bunga krisan, Aglonema.

Revitalisasi Permukiman Kumuh di wilayah di Jakarta

Penataan pemukiman baru bagi masyarakat bawah yang terintegrasi dengan fasilitas ekonomi dan fasilitas lainnya
Arus urbanisasi ke Jakarta telah menciptakan lokasi-lokasi permukiman kumuh yang hampir semuanya ilegal. Permukiman semacam itu banyak dibangun di bantaran sungai sehingga menimbulkan penyempitan sungai-sungai di Jakarta. Bila hujan deras turun di hulu ataupun di Jakarta sendiri, volume air yang meningkat tinggi tidak dapat tertampung oleh sungai-sungai yang telah mengalami penyempitan dan pengaliran air ke laut terhambat sehingga banjir pun terjadi. Perilaku warga yang sering membuang sampah ke sungai juga memicu pendangkalan sungai yang pada gilirannya dapat mengakibatkan banjir. Air dari hulu mengalir melalui 13 sungai/kali menuju laut melewati Jakarta;
Mengenai kondisi permukiman, faktanya BPS mencatat jumlah rumah kumuh sebanyak 181.256 unit dengan kategori kumuh berat sebanyak 21.720 unit. Permukiman kumuh tersebut berada di 279 RW kumuh. Pemukiman kumuh di daerah DKI dapat ditemukan di daerah-daerah pinggiran kali, selain itu ada juga di derah-daerah kolong Jembatan Layang dan daerah pinggiran rel kereta api. Rumah-rumah kumuh ini biasanya berbentuk gubuk-gubuk yang terbuat dari triplek kayu pada dinding-dindingnya.
Ciri-ciri lain dari pemukiman kumuh tersebut diantaranya:
1. sanitasi atau masalah kebersihan di wilayah perumahan Kumuh tidak memadai. Sanitasi yang buruk akan menimbulkan dampak yang memprihatinkan bagi kesehatan. Masalah sampah juga tidak diperhatikan, banyak sampah-sampah yang yang tidak terurus dan tak ada tempat Pembuangan sampah disana.
2. Ventilasi udara atau pertukaran udara yang sedikit. Kondisi ini mungkin dikarenakan sudah terlalu padatnya pemukiman di kota Jakarta. Bisa dikatakan, perumahan-perumahan dikota Jakarta bila kesamping kanan kiri, kebelakang, dan kedepan bertemu dengan tembok karena terlalu padatnya pemukiman yang ada di kota Jakarta.
3. Fungsi bangunan tersebut bukan hanya untuk hunian saja, sekaligus sebagai tempat usaha. Hal ini dikarenakan untuk membeli atau menyewa tempat untuk usaha di Jakarta sangatlah mahal.
4. Tidak adanya lahan untuk penghijauan. Hal ini lagi-lagi dikarenakan kepadatan penduduk di kota Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat mulai melakukan penataan permukiman kumuh di bantaran Kali Ciliwung. Sekitar 1.185 bangunan liar di bibir Kali Ciliwung yang selalu diterjang banjir setiap tahun akan direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) di Berlan, Matraman, Jakarta Timur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengubah strategi pembangunan permukiman, dari horizontal menjadi vertikal. Padahal dengan sistem vertikal, luas lahan yang diperuntukkan bagi permukiman dalam RTRW DKI Jakarta 2010-2030 tidak perlu mencapai 62 persen seperti saat ini.
Permukiman vertikal dengan bentuk rumah susun atau apartemen merupakan jawaban atas cepatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman. Jika masih bergantung pada permukiman horizontal, lahan di Jakarta akan habis untuk membangun rumah dan lingkungan hidup bakal terganggu, Permukiman horizontal yang sudah padat dapat diremajakan menjadi permukiman vertikal secara bertahap. Cara yang paling mudah adalah membangun rumah susun di dekat permukiman padat dan memindahkan penghuninya secara bertahap.
Lahan yang ditinggalkan penghuni rumah horizontal dapat digunakan untuk membangun rumah susun lagi bagi penduduk lain di sekitarnya. Jika permukiman vertikal sudah terwujud, ada banyak lahan sisa di sekitar gedung rumah susun yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas olahraga bagi masyarakat yang tinggal di kawasan itu.

Jakarta Urgent Flood Mitigation (JUFM, dulunya JEDI) .... (2)

b. Pembangunan situ-situ di dalam kota maupun dengan pemerintah daerah sekitar
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Situ atau waduk retensi adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.
Pada umumnya situ-situ dan beberapa waduk di wilayah DKI Jakarta difungsikan sebagai situ dan waduk retensi untuk merecharge daerah sekitarnya .Fungsi tersebut terkait dengan fungsi kawasan konservasi didaerah hulu sungai yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
Disamping fungsi diatas maka fungsi situ dapat dikelompokkan sebagai berikut : tempat parkir air / banjir, recharge, penyediaan air baku, budi daya perikanan, wisata atau fungsi sosial lainnya, pelestarian lingkungan.
Keberadaan situ yang dibangun pada abad ke-18 mengalami berbagai masalah, antara lain :
• berkurangnya lahan pertanian yang diairi dari situ,
• penggantian pengelola atau penyerahan pengelolaan kepada instansi lain,
• kerusakan daerah tangkapan air yang disebabkan peningkatan pemukiman di daerah genangan atau disekitar situ yang mengakibatkan berkurangnya luas genangan situ,
• pembangunan pemukiman yang tidak mempertimbangkan lingkungan,
• sedimentasi yang terjadi karena kerusakan hutan di daerah hulu yang mengakibatkan erosi,
• gulma di daerah genangan ,
• adanya kerusakan pada bangunan pelengkap situ.
Dalam Rencana Aksi Penanganan Masalah Banjir 2007 Jabodetabekjur yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2007 , maka tugas Pemda DKI Jakarta terkait situ-situ, adalah merehabilitasi, mengelola dan membangun situ-situ didalam wilayah DKI Jakarta, sedang tugas Departemen Pekerjaan Umum adalah merehabilitasi, mengelola dan membangun situ-situ di Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane. Demikian pula dengan Pengembang Pemukiman mempunyai kewajiban untuk membangun situ-situ baru didalam wilayah pemukiman yang dikembangkan sesuai Tata Ruang. Pengelolaan situ-situ baru yang berada dibawah Pengembang Pemukiman diatur dengan Perda yang ada di masing-masing daerah atau diserah terimakan kepada Pemda setempat.
Ada 40 Situ di Jakarta
• Jakarta Pusat: Situ Taman Ria Remaja, Waduk Kebon Melati, Situ Lembang.
• Jakarta Utara: Waduk Marunda, Situ Rawa Kendal, Rawa Rorotan, Waduk Pik I, Waduk Pik II, Waduk Muara Angke, Waduk Pluit, Waduk Sunter I, Waduk Sunter II, Waduk Sunter Barat, Situ Pademangan,
• Jakarta Selatan: Situ Cisarua Bon Bin Ragunan, Waduk MBAU Pancoran, Waduk Kalibata, Rawa Ulujami, Waduk Setiabudi, Situ Babakan, Situ Mangga Bolong,
• Jakarta Barat: Situ Rawa Kepa, Waduk Empang Bahagia Grogol,
• Jakarta Timur: Situ Arman, Situ Elok, Rawa Penggilingan, Situ Rawabadung, Rawa Pedongkelan, Waduk PDAM, Situ Bea Cukai, Rawa Wadas, Situ Ria Rio, Situ TMII (Archipelago Indonesia), Situ TMII Depan Sasana Adirasa, Situ Rawa Segaran, Situ Dirgantara, Situ Skuadron, Situ Rawa Dongkal, Situ Rawa Kelapa Dua Wetan.
Jakarta mempunyai 40 situ diketahui 19 (47,5 %) situ dalam kondisi terawat, 14 (35%) situ dalam kondisi tidak terawat dan 5 (12,5 %) situ telah berubah menjadi daratan.
c. Menegosiasikan kembali dengan pemerintah pusat untuk pembangunan Waduk Ciawi Menurut Ditjen Pengairan - Departemen Pekerjaan Umum, bendungan adalah suatu kontruksi bangunan yang melintasi/memotong sungai untuk menghalangi aliran air sehingga permukaan air naik dan membentuk danau buatan yang berfungsi sebagai pengendali dan penyimpan air.
Fungsi Bendungan:
• Sebagai Listrik: untuk keperluan pembangkit listrik
• Untuk Menstabilkan aliran air / irigasi: Bendungan sering digunakan untuk mengontrol dan menstabilkan aliran air, untuk pertanian tujuan dan irigasi.
• Dapat menyimpan air untuk minum dan kebutuhan manusia secara langsung
• Untuk Pencegahan banjir: Bendungan diciptakan untuk pengendalian banjir
• Untuk Reklamasi: Bendungan (sering disebut tanggul-tanggul atau tanggul) digunakan untuk mencegah masuknya air ke suatu daerah yang seharusnya dapat tenggelam, sehingga reklamasi untuk digunakan oleh manusia
• Untuk Air pengalihan: Bendungan yang digunakan untuk tujuan hiburan
Kondisi Obyektif
1. Proyek pembangunan Waduk Ciawi terletak di Kecamatan Megamendung dan Ciawi. Pembangunan fisiknya direncanakan pada 2007 dan berakhir pada 2011. Proyek pembangunannya membutuhkan biaya sebesar Rp 1 triliun, termasuk pembebasan lahan.
2. Proyek pembangunan waduk ini berada di lahan seluas 204 hektare. Konstruksi bendungan akan dibangun dengan lebar 90,50 meter dan panjang 1.340 meter. Selain berfungsi sebagai sumber air baku, waduk ini pun menjadi penahan debit air Sungai Ciliwung dan Cisadane yang berhulu di kawasan Puncak agar tidak membanjiri Jakarta.
3. Secara topografi, wilayah waduk berada di daerah genangan dan tidak terlalu panjang sehingga cocok untuk bendungan. Jika waduk selesai dibangun, dari pinggir jalan raya Puncak akan terlihat danau yang indah. Hal ini menarik wisatawan. Waduk ini juga bisa sebagai sumber irigasi dan energi listrik lantaran dilengkapi fasilitas PLTA. Direncanakan pengelolaannya dilakukan secara jamak, yaitu oleh Departemen Pekerjaan Umum, swasta dan Pemkab Bogor.
4. Bersamaan pembangunan Waduk, PAM Jaya akan membangun instalasi pengolahan air minum di kawasan Cibubur. Air baku dari waduk Ciawi dialirkan ke instalasi di Cibubur. Lalu, didistribusikan ke masyarakat. Instalasi air di Cibubur bisa menghasilkan air berkapasitas 10 ribu liter per detik. Sedangkan air baku dari waduk Jatiluhur saat ini mencapai 16 ribu liter per detik. Jika kedua sumber air baku ini digabungkan, kebutuhan air bersih warga Jakarta dapat terpenuhi.
5. Letak waduk yang direncanakan berada di Kabupaten Megamendung tersebut cukup tinggi, dan kontur tanahnya juga renggang serta rawan gempa. Bila waduk tersebut jebol, ditakutkan akan banyak menelan korban jiwa. Ini mengingat wilayah sekitarnya padat penduduk
Keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun waduk di Ciawi, Bogor, mendapat penolakan dari pemerintah pusat.Pemerintah pusat cenderung pada kebijakan merevitalisasi situ-situ yang ada, membangun waduk-waduk kecil, dan membangun situ baru di sekitar Sungai Ciliwung. Penolakan didasarkan pada mahalnya biaya pembangunan dan risiko yang ditimbulkan.
Biaya pembangunan Waduk Ciawi semahal pembangunan Waduk Jati Gede yang kapasitasnya lebih dari dua kalinya. Tingginya biaya pembangunan itu disebabkan mahalnya biaya pembebasan lahan. Selain itu, jika sampai Waduk Ciawi jebol, baik karena faktor teknis atau sabotase, risiko yang dihadapi pemerintah sangat besar. Risiko itu mulai dari terendamnya Istana Bogor, banjir besar yang melanda Jakarta, dan terendamnya Istana Negara.Waduk Ciawi dapat menampung 50 juta meter kubik air. Jika sampai jebol, kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat besar.
Penyebaran waduk kecil dan situ-situ baru mempunyai banyak dampak positif bagi warga di kawasan-kawasan sekitar DAS Ciliwung. Selain menahan air, situ dan waduk dapat digunakan untuk kegiatan perikanan, cadangan air minum, pertanian, dan wisata Pembangunan situ-situ baru dan waduk-waduk kecil tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi karena harga lahan yang dibebaskan tidak terlalu banyak. Selain itu, biaya proses konstruksi juga tidak semahal membangun waduk ukuran sedang.
Selain biaya mahal, kemampuan waduk untuk mengendalikan banjir juga sangat kecil. Kepala Bidang Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan, Waduk Ciawi yang akan dibangun di atas lahan seluas 204 hektare hanya berkontribusi mengurangi banjir Jakarta tak lebih dari satu persen. Dana yang diperlukan untuk membangun mencapai Rp 1,5 triliun. Untuk kemampuan yang tidak seberapa, biaya tersebut sangat besar.
Untuk Isu Pembangunan Waduk Ciawi ditinjau dari konsep lingkungan kurang cocok karena tidak berkelanjutan (Keberhasilan Jangka Pendek dan Kegagalan Jangka Panjang) karena
• Hilangnya Tanah dan Kehidupan Margasatwa di bagian Hulu
• Hilangnya Endapan Lumpur dan Kesuburan di Bagian hilir
• Hilangnya Air Karena:
o Penguapan
o Transpirasi: Masalah Tanaman Air Pengganggu
o Rembesan Air dan Penggunaan air Berlebihan
• Menimbulkan rawan penyakit bagi daerah sekitar: Malaria, Filariasis, Kebutaan sungai dan sebagainya
• Hancurnya Budi daya Ikan
• Ancaman Gempa bumi yang dapat merusak waduk dan menenggelamkan warga dan lokasi vital di Jakarta, misalnya yang terjadi pada bendungan Hoover, Kariba, Koyna, Vajont di India.
• Salinasi misalnya Bendungan Aswan di Mesir
BErdasarkan hal tersebut sebaiknya poin waduk di hindari untuk mengurangi gesekan dengan aktifis lingkungan.
d. Perbanyakan pompa untuk banjir pada daerah banjir
Polder adalah sekumpulan dataran rendah yang membentuk kesatuan hidrologis artifisial yang dikelilingi oleh tanggul. Pada daerah polder, air buangan (air kotor dan air hujan) dikumpulkan di suatu badan air (sungai, situ) lalu dipompakan ke badan air lain pada polder yang lebih tinggi posisinya, hingga pada akhirnya air dipompakan ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut. Tanggul yang mengelilingi polder bisa berupa pemadatan tanah dengan lapisan kedap air, dinding batu, dan bisa juga berupa konstruksi beton dan perkerasan yang canggih. Polder juga bisa diartikan sebagai tanah yang direklamasi. Sistem polder banyak diterapkan pada reklamasi laut atau muara sungai, dan juga pada manajemen air buangan (air kotor dan drainase hujan) di daerah yang lebih rendah dari muka air laut dan sungai.
Polder identik dengan negeri kincir angin Belanda yang seperempat wilayahnya berada di bawah muka laut dan memiliki lebih dari 3000 polder. Sebelum ditemukannya mesin pompa, kincir angin digunakan untuk menaikkan air dari suatu polder ke polder lain yang lebih tinggi.
Sistem polder ini telah direncanakan oleh Herman van Breen dan tim (dengan banjir kanal barat dan timur) ketika merancang kota sebagai respon terhadap banjir besar yang melanda Batavia tahun 1918. Sistem polder digunakan untuk menanggulangi banjir di Jakarta, khususnya 40% wilayah Jakarta yang katanya berada di bawah permukaan laut. Sistem polder sudah diterapkan di kawasan perumahan elit di tepi laut Jakarta Utara.
Saat ini jumlah pompa air ada 268 dengan 80 pompa air diantaranya merupakan mobile pompa air. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara milik Departemen PU dan milik Dinas PU DKI Jakarta.
Rencana pembangunan 13 polder baru akan dilakukan di Kapuk Poglar, Jelambar Timur, Sunter Timur Utara, Sunter Timur II, Kelapa Gading, Marunda, Cengkareng Barat, Tanjungan/Tegal Alur, Kapuk Muara, Gunung Sahari, Rawa Buaya, Kedoya Green Garden dan Kedoya Taman Ratu Greenville.
Dengan rencana pembangunan 13 polder baru di Jakarta, maka kebutuhan akan pompa bertambah, bila disetiap polder membutuhkan minimal 4 pompa, maka diperlukan tambahan 52 pompa air

Jakarta Urgent Flood Mitigation (JUFM, dulunya JEDI) .... (1)

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta dan terakhir disebut juga sebagai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), akan segera dilaksanakan setelah memperoleh payung hukum melalui pengesahan dua Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2006 dan PP No 54/2005.
PP No 2/2006 mengatur Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman yang direvisi menjadi PP No 10/2011 dan disahkan November 2011. PP No 54/2005 mengatur Pinjaman Daerah dan direvisi menjadi PP No 30/2011 pada Februari 2012.
Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)- Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta ditujukan untuk berkontribusi terhadap perbaikan cara-cara pengoperasian dan pemeliharaan sistem pengelolaan banjir di Jakarta.
Tujuan dari JUFMP adalah secara umum adalah:
• Mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengerukan floodways, saluran air dan cekungan retensi, sesuai dengan standar praktik internasional.
• Memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional.
Tujuan khusus dari Proyek adalah mendukung pengerukan saluran pengendali banjir, kanal dan waduk dari sistem pengelolaan banjir Jakarta dan membuang lumpur endapan ke fasilitas yang tepat dengan menggunakan cara-cara yang berkelanjutan (menitikberatkan pada koordinasi antar instansi dan keberlanjutan lingkungan dan sosial).
Dalam dokumen JUFMP, hasil model simulasi banjir menunjukkan bahwa untuk banjir seperti yang terjadi pada tahun 2007, maka pendekatan ini akan mengembalikan sistem pengendalian banjir ke sistem desain awal dan diperkirakan akan mengurangi sekitar 30% dari luas genangan banjir.
Peta proyek JUFMP
Melalui Proyek Darurat Pengendalian Banjir Jakarta, akan terjadi pengerukan 10 sungai, 1 kanal, dan 4 waduk. Ke-10 sungai yang akan dikeruk itu adalah Sungai Grogol, Sungai Sekretaris, Sungai Krukut, Sungai Cideng, Sungai Pakin, Sungai Kali Besar, Sungai Ciliwung, Sungai Gunung Sahari, Sungai Sentiong, dan Sungai Sunter. Empat waduk yang akan dikeruk adalah Waduk Melati, Sunter Utara, Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur II. Sementara kanal yang akan dikeruk adalah Kanal Banjir Barat
. Pengerukan ini akan berpengaruh pada kehidupan 34.051 KK yang tinggal di sepanjang bantaran kali Ciliwung (Sumber: Kemenpera). Dari angka tersebut, jumlah yang terbesar adalah wilayah Srengseng Sawah (RW 02, 03, 04, 07, 08, 09, dan RW 19) dengan 8.791 KK, disusul oleh Kampung Melayu (RW 01, 02 03, 06, 07, dan 08) dengan 7.233 KK.
Selain dua wilayah tersebut, berikut adalah wilayah bantaran Sungai Ciliwung yang juga terdampak proyek JUFMP: Manggarai (RW 01, 04, dan 10) dengan 2.390 KK; Bukit Duri (RW 01, 09, 10, 11, dan 12) dengan 3.526 KK; Kebon Baru (RW 01 dan 04) dengan 264 KK; Cawang (RW 01, 02, 03, 05, 08, dan 12) dengan 1.623 KK; Cililitan (RW 07) dengan 441 KK; Pangadegan (RW 01 dan 02) dengan 270 KK; Rawa Jati (RW 01, 03, 06, 07, dan 08) dengan 3.521 KK; Pejaten Timur (RW 03, 05, 06, 09, dan 11) dengan 4.967 KK; Balekambang (RW 01, 02, 04, dan 05) dengan 363 KK; Gedong (RW 03, 07 dan 11) dengan 387 KK; dan Tanjung Barat (RW 01, 03, dan 05) dengan 275 KK.
Proyek ini merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk menangani persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta. Terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Bank Dunia.
Pinjaman dari Bank Dunia untuk Proyek ini adalah Rp 1,35 triliun atau setara dengan 150,5 juta dollar AS. Pinjaman dibagi dua, yaitu pinjaman pemerintah pusat Rp 631 miliar (46,6 %) dan sisanya pinjaman Pemprov DKI Jakarta Rp 724 miliar (53,4%).
Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle, pendanaan untuk proyek lima tahun tersebut telah disetujui Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia pada 17 Januari 2012.
Untuk pengerukan 10 sungai, empat waduk dan satu kanal, volume lumpur galian yang memerlukan pembuangan diperkirakan sekitar 3,5 juta m3. Dari hasil pengerukan, sampah akan dibuang ke Bantar Gebang, bahan beracun berbahaya (B3) akan dibuang ke Cibinong dan lumpur akan dibuang ke Ancol.
Mengacu pada Kajian awal atas kualitas sedimen pada Agustus 2008 (dokumen JUFMP: Pemprov DKI Jakarta) yang menunjukan bahwa sedimen tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan dianggap layak untuk dibuang ke fasilitas pembuangan laut, maka Pemerintah merencanakan pembuangan di Ancol. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Budi Karya Sumadi menyatakan siap menampung lumpur hasil pengerukan 11 sungai dan empat waduk dalam proyek penanggulangan banjir darurat Jakarta.
Normalisasi Sungai Ciliwung dan Relokasi Warga
Untuk tahun 2012, pengerukan diawali di wilayah sepanjang sungai Ciliwung. Untuk tahap pertama, penataan akan dilakukan di bantaran Sungai Ciliwung sepanjang Jembatan Kampung Melayu hingga Manggarai. Melalui penataan, Sungai Ciliwung akan dinormalisasi hingga lebar mencapai 50 meter.
Diperuntukan sebagai tempat relokasi, Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan membangun rusunawa di kawasan Berlan, Jakarta Timur di atas lahan seluas 20 Ha. Pembangunan 29 tower rusunawa, yang akan dimulai pada 2012 dan diharapkan selesai pada 2014, diperkirakan membutuhkan anggaran 9 Triliun.
Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK)
Relokasi akan menggunakan Resettlement Policy Frameworks (RPF) atau kerangka kebijakan pemukiman kembali dari Bank Dunia. Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (KKPK) akan menjadi panduan, yang berisikan prinsip-prinsip, prosedur-prosedur dan tatacara pengorganisasian.
KKPK sendiri merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Dunia kepada Pempov DKI Jakarta untuk mendapatkan dana bantuan. KKPK merupakan pendekatan baru dalam proses relokasi atau “penggusuran” di Jakarta. Dengan KKPK ini, warga yang akan direlokasi diharapkan akan lebih terjamin hak-hak nya. Beberapa prinsip-prinsip dalam KKPK dapat dilihat sebagai instrumen yang lebih baik, dengan asumsi apabila semua prinsip-prinsip dapat terpenuhi.
Berikut adalah prinsip-prinsip dan kebijakan yang akan diterapkan pada mekanisme pemukiman kembali yang terkait dengan subproyek JUFMP :
1. Meminimalkan permukiman kembali, dengan cara mencari semua alternatif desain-desain proyek yang layak;
2. Jika permukiman kembali tidak dapat dihindarkan, maka Warga Terpaksa Pindah (WTPi) berhak untuk mendapatkan akses terhadap hunian yang memadai. Jika pemindahan berdampak terhadap pendapatan dan/atau kehidupan WTPi tersebut, maka kepada mereka akan diberikan bantuan selama masa transisi/peralihan, yang lamanya kurun waktu, jenis dan besarnya cukup untuk mengembalikan tingkat kehidupan mereka seperti kondisi semula.
3. Pilihan dan bantuan permukiman kembali akan direncanakan melalui konsultasi dengan WTPi. Konsultasi akan menggunakan komunikasi informasi dua arah antara staf JUFMP dan WTPi.
4. WTPi yang menempati tanah pemerintah atau tanah negara yang harus pindah karena JUFMP akan diberikan kesempatan bermukim di tempat yang legal sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal relokasi dilakukan secara berkelompok/grup, fasilitas publik dan prasarana masyarakat yang terkena proyek akan dibangun kembali di lokasi permukiman baru jika pada lokasi pemukiman baru belum tersedia fasilitas dan prasarana publik sejenis.
6. Informasi tentang anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan KKPK ini akan diumumkan.
Terdapat pengakuan atas aspirasi warga dengan diaturnya proses konsultasi dalam semua tahap pengambilan keputusan dan fasilitasi desain alternatif sebagai upaya meminimalkan pemukian kembali. Pemaksimalan proses partisipasi juga dilakukan dengan mekanisme keterbukaan informasi melalui pengumuman tahapan proyek. Selain itu, modal sosial yang melekat pada kehidupan bersama warga juga difasilitasi dalam bentuk relokasi berkelompok. P
elaksanaan subprojek JUFMP akan membawa sedikit-banyak dampak bagi warga sekitar proyek (yang disebut sebagai Warga Terdampak Proyek – WTP). Untuk itu, diatur dalam dokumen JUFMP bahwa secara umum terdapat dua kategori WTP dalam KKPK, yaitu: (1) warga terkena sebagai akibat penguasaan kembali tanah negara atau tanah pemerintah; dan (2) warga terkena sebagai akibat pengadaan tanah yang berupa tanah milik.
Dari kajian singkat yang dilakukan pemerintah, terindikasi bahwa mayoritas warga yang berpotensi terkena dampak dalam pelaksanaan subproyek JUFMP adalah warga yang menempati tanah negara atau tanah pemerintah yang kemudian dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu :
1. Warga yang memiliki dan menghuni bangunan hunian di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal
2. Penyewa hunian atau bangunan lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah tanpa suatu hak legal
3. “Penyerobot”, yaitu warga yang memperbesar atau memperluas penguasaannya (tanah dan aset diatas tanah milik) dengan cara menyerobot tanah negara atau tanah pemerintah yang berdekatan/bersebelahan
4. Warga yang mengambil manfaat secara tidak sah dari sewa atas bangunan yang dibangun di atas tanah negara atau tanah pemerintah, tetapi tidak tinggal/menghuni bangunan tersebut.
Warga yang termasuk dalam dua kategori pertama dan kedua berhak untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan KKPK. Sedangkan bagi yang masuk ke dalam kategori ke 3 dan 4, diatur bahwa tidak berhak mendapatkan manfaat apapun.

Banjir : Mengurangi secara signifikan 62 titik genangan air

Definisi Banjir (flood):
• Kondisi debit pada saluran/sungai atau genangan yang melebihi kondisi normal yang umumnya terjadi.
• Luapan air dari sungai/saluran ke lahan yang biasanya kering
• Menurut Kamus International Commission on Irrigation and Drainage (ICID), banjir (flood) adalah: “A Relatively high flow or stage in a river , markedly higher than usual; also the inundation of low land which may result there from.
Banjir yang terus mengancam Jakarta setiap tahun bukan hanya disebabkan hujan lokal, tetapi bahkan lebih banyak karena banjir kiriman yang berasal dari luar wilayah DKI. Karena itu, strategi pembangunan pengendalian banjir saat ini harus direvisi ulang. Master Plan banjir tidak boleh diletakkan hanya menyangkut wilayah Jakarta saja, tetapi harus dirombak total menjadi master plan tata ruang megapolitan, yang melibatkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Dengan demikian tanggung jawab mengendalikan banjir tidak sepenuhnya diserahkan kepada pundak Pemerintah Provinsi DKI, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Lantaran Jakarta tidak hanya sebagai ibu kota provinsi tetapi sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Itu berarti Jakarta menjadi citra Indonesia secara keseluruhan.
Potensi rawan banjir di 62 titik di Jakarta di antaranya Duri Kosambi dan Rawa Buaya di Jakarta Barat. Keduanya merupakan daerah aliran Kali Angke. Di Jakarta Selatan, kawasan Cirendeu, Pondok Pinang, kompleks Departemen Luar Negeri, Cipulir, dan Sukabumi Utara merupakan daerah aliran Kali Pesanggrahan yang rawan mengalami banjir. Titik rawan banjir di daerah aliran Kali Krukut meliputi Pulo Raya, Mampang, Kebalen, dan Pejompongan. Untuk daerah aliran Kali Ciliwung, titik rawan banjir ada di Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Kebon Baru, Bidara China, Kampung Melayu, Bukit Duri, dan Jati Pinggir. Adapun daerah aliran Kali Cipinang terdapat lokasi rentan banjir yakni di Kampung Rambutan, Kramat Jati, Halim Perdanakusuma, dan Cipinang Besar. Di daerah aliran Kali Sunter, titik rawan banjir hanya di Cipinang Melayu.
Paradigma pengendalian banjir berubah, yang sebelumnya adalah menjauhkan air dari manusia, sekarang menjauhkan manusia dari air (not to keep the water away from the people, but to keep people away from the water).
Paradigma tersebut tercermin melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengaturan dan antisipatif dengan kaidah-kaidah analisis menajemen resiko (risk assessment and management). Pada prinsipnya sungai harus dikembalikan kepada fungsi alaminya sebagai tempat mengalirnya air, sedimen, dan nutrien. Mitigasi banjir sekarang bertumpu pada dua kegiatan utama yaitu pengaturan dataran banjir dan pemberitaan dini akan bahaya banjir.
Paradigma di atas dapat dirangkai dengan kata-kata sederhana “menjauhkan manusia dari segala pengaruh banjir dan agar sungai dapat menjalankan peran ekologisnya.” Cara penerapanannya tentu dapat bermacam-macam, antara lain memberi peluang air tidak menimbulkan bahaya dan kerugian pada flood plain, atau suatu sarana mirip retention basin dengan pertimbangan –pertimbangan yang didasarkan pada manajemen resiko.
a. Memberikan perhatian khusus terhadap sistem drainase kota secara terintegrasi dan sistematif (selama ini hanya tambal sulam)
Revitalisasi sistem drainase yang dilakukan di Jakarta tidak berdasarkan analisis perkembangan kawasan dan hanya merupakan jalan keluar sesaat dari bahaya banjir. Pembuatan saluran baru dan bukan merevitalisasi yang sudah ada adalah bukti program antisipasi banjir yang tanpa rencana matang. Pembangunan gorong-gorong hanya untuk mengenyahkan genangan di titik-titik tertentu, khususnya jalan-jalan utama. Namun tidak dilihat potensi perubahan kawasan yang berdampak pada banyaknya air yang harus dilayani pembuangannya oleh sistem drainase di lokasi itu
Seharusnya saat akan membenahi gorong-gorong, ada analisis kawasan sehingga ketika drainase dibangun, fasilitas pendukung lain juga disediakan, seperti sumur resapan dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, air tidak serta-merta dialirkan ke sungai, melainkan selama mungkin bisa ditahan di daratan. Hal ini dapat menjaga ketersediaan air bersih saat kemarau.
Pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK menteriPU 239 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah: “Jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai yang melintas di dalam kota”.
Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.
Drainase berwawasan lingkungan adalah:
pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yangmerugikan bagi lingkungan.
Terdapat dua pola pengelolaan:
Drainase perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Pengendali banjir adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.
Badan penerima air adalah sungai, danau, atau laut yang menerima aliran dari sistem drainase perkotaan
Fungsi Drainase Perkotaan Secara Umum:
• Mengeringkan bagian wilayah kota dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.
• Mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya.
• Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.
• Meresapkan air pemukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air)
.
• Melindungi prasarana dan sarana yang sudah terbangun.
• Mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.
• Meresapkan air pemukaan untuk menjaga kelestarian air tanah (konservasi air).
• Melindungi prasarana dan sarana yang sudah terbangun.
Berdasarkan fungsi layanan :
a. Sistem Drainase Lokal
Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial. Sistem ini melayani areal kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainnya.
b. Sistem drainase utama :
Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan system drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah kota.
c.Pengendalian banjir (flood control)
Sungai yang melalui wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan pengendalian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal SDA
Strategi Pengembangan Drainase Terpadu:
1. Penyiapan Rencana Induk Sistem Drainase yang terpadu antara sistem Drainase utama, lokal dengan pengaturan dan pengelolaan sungai.
2. Mengembangkan sitem drainase yang berwawasan lingkungan
3. Mengoptimalkan Sistem yang ada, rehabilitasi/pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan baru.
4. Optimalisasi prasarana dan sarana sistem drainase yang ada perlu mendapat prioritas dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stake holders)
5. Mengembangkan peningkatan peran masyarakat. Upaya menyadarkan dan mendorong masyarakat dalam memelihara dan membersihkan lingkungan yang meliputi: operasi dan pemeliharaan saluran drainase, serta konservasi sumber daya air
6. Peningkatan koordinasi antar instansi. Lemahnya koordinasi antar dinas salah satu penyebab menurunnya fungsi drainase yang ada.
Sasaran Kebijakan
• Terbebasnya saluran drainase dari sampah (mengembalikan fungsi)
• Berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer dari 62 titik menjadi 0 titik
• Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau melampaui standar pelayanan

DR. Arif Zulkifli Nasution: 08/11/12

DR. Arif Zulkifli Nasution