DR. Arif Zulkifli Nasution

Pengamat Lingkungan

Kamis, 22 Maret 2012

Kebangkitan Daya Saing Bangsa

I. Perubahan Seorang bijak di Mesir pernah mengatakan cita-cita hari ini adalah kenyataan esok hari.
Di dunia ini tidak ada yang tetap semua mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional telah banyak perubahan yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Pergantian kepemimpinan, perubahan konstitusi, perubahan iklim demokrasi, dan berbagai bentuk perubahan sosial lainnya seharusnya mendewasakan bangsa ini. Iklim persaingan yang dibuka oleh kran demokrasi seperti pilkada tentunya akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas karena siapa yang paling siap dan berkualitas tentunya akan menang. Tetapi kita tidak menutup mata dari pandangan beberapa pihak yang mengatakan demokrasi telah kelewat batas sehingga suatu saat akan menghancurkan kekuatan bangsa. Namun itu semua tidak terlepas dari sudut pandang kita. Seperti seseorang yang melihat ½ air dalam satu gelas, seorang yang optimis akan mengatakan air tersebut setengah penuh karena itu ia berupaya mengisi air tersebut sampai penuh sedangkan orang yang pesimis akan mengatakan air tersebut ½ kosong karena itu ia menjaga agar air tersebut tidak habis. Kita dapat belajar dari bangsa Amerika dalam hal bersikap optimis. Alkisah ketika Amerika dilanda krisis, presiden saat itu memanggil Napoleon Hill untuk membicarakan solusi bagi permasalahan Amerika. Saran yang pertama diajukan oleh Napoleon adalah agar Presiden mengeluarkan Undang-undang Wajib Optimisme melawan krisis. Bangsa Amerika adalah bangsa yang besar dan punya banyak aset yang melebihi krisis, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyerah. Undang-undang tersebut harus disosialisakan kepada seluruh rakyat agar rakyat Amerika percaya diri menatap masa depan. Sehingga wajar keturunan Amerika hingga saat ini punya kepercayaan diri yang besar dibanding bangsa lain. Saat ini di media massa ramai diberitakan rakyat yang bunuh diri atau membunuh anaknya karena tidak tahan atau takut dengan kemiskinan. Hendaknya kita ingat Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki berbagai macam kekayaan alam, diatas ditumbuhi pohon dan dibawah terdapat barang tambang, berbagai macam anugerah Allah tersebut jangan disia-siakan apalagi sampai pesimis menatap masa depan.
Pemimpin bangsa ini berperan besar untuk membangkitkan optimisme rakyat dan melanjutkan kembali cita-cita negara agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh berbagai negara lainnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut hendaknya digelorakan kembali melalui berbagai kesempatan dan media agar masyarakat dapat menegakkan kepalanya menatap masa depan yang lebih baik. II. Membangun Optimisme Dengan Pendidikan Setelah membangun optimisme baru, maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan optimisme tersebut pada pengalaman keberhasilan berbagai pemerintahan membangun bangsanya. Atau dengan kata lain bangsa Indonesia belajar bagaimana cara negara-negara seperti Korea Selatan yang mempunyai umur kemerdekaan hampir sama dengan Indonesia bisa tergolong negara industri saat ini atau Singapura yang tidak punya kekayaan alam namun mampu menjadi eksportir hasil bumi dan tergolong negara berpendapatan tinggi $16 ribu perkapita bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar $800/kapita. Hasil studi oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2000 pada 150 negara, menunjukkan bahwa ada 4 faktor penentu kemajuan suatu negara dengan bobot peranannya masing-masing yakni: 1. INNOVATION AND CREATIVITY (45%) 2. NETWORKING (25%) 3. TECHNOLOGY (20%) 4. NATURAL RESOURCES (10%) Dari bobot seperti diatas, tiga faktor itu dengan bobot 90% menempatkan SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor determinan yang sangat strategis. Ini berarti bahwa ke depan : Tuntutan dan kebutuhan utama adalah mengembangkan SDM yang berkemampuan mengembangkan inovasi dan kreatifitas, kemampuan dalam membangun jaringan kerjasama, juga kreatif dan inovatif mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, sekaligus mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki.. Untuk mencetak SDM-SDM unggul tentunya melalui pendidikan. Dalam salah satu wawancara media massa Indonesia dengan Joseph E. Stiglitz peraih nobel bidang ekonomi 2001 dan juga mantan penasihat ekonomi era presiden Clinton, Joseph mengatakan salah satu sebab mengapa pemulihan ekonomi Indonesia sangat lambat dibanding dengan negara lain karena investasi pendidikan Indonesia yang lemah dibanding dengan negara lain.
III. Kebangkitan Daya Saing Bangsa The National Intelligence Council (Amerika Serikat) sekitar tahun 2005 mengumumkan prediksi The Global Landscape yang menyinggung Indonesia. Dikatakan bahwa ada kemungkinan Indonesia bisa meningkat seperti negara-negara besar Eropa dan menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah setelah AS, China, Uni Eropa, dan India. Namanya juga prediksi (ramalan), apa yang dikemukakan NIC itu bisa salah namun tentunya kita optimis prediksi tersebut akan terwujud. Ada beberapa prasyarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:.
Pertama, terus-menerus mencapai pertumbuhan tinggi, sekitar 7% per tahun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menaikkan pertumbuhan 1% saja dibutuhkan investasi sekitar Rp 60 T. Perkembangan harga minyak dunia yang menembus hingga mencapai $100 perbarel menyebabkan negara-negara pengekspor minyak surplus dana. Fenomena tersebut hendaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengundang negara-negara timur tengah berinvestasi di Indonesia. Kemudahan regulasi seperti aturan potongan pajak setelah membayar zakat, kepastian hukum seperti biaya real investasi dan iklim yang kondusif seperti stabilitas social dan politik adalah syarat yang diajukan oleh investor. Syarat kedua yaitu keberhasilan meningkatkan demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia (hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial, serta budaya) dan kepastian hukum. Untuk bangkit di era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu ''The Pentagon Trap'' berupa demokrasi, liberalisasi perdagangan, ''intellectual property right,'' lingkungan, dan hak-hak asasi manusia. Seperti juga negara dunia ketiga lainnya, Indonesia tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Untuk menghadapi ''Jebakan Pentagon'' diperlukan solusi ''demokrasi plus'' kompetensi manajemen, peradaban manajemen, strategi pembangunan ''V'' terbalik atau pertumbuhan dengan distribusi (growth with distribution)
Selain itu juga dibutuhkan prasyarat ketiga, yaitu perbaikan birokrasi yang memungkinkan kita menjadi negara modern dengan struktur yang mantap. Hambatan perizinan tentu bukan sesuatu yang menarik bagi investor. Perlu dilakukan reformasi birokrasi yang menurut Kliitgaard adalah sumber korupsi, karena sampai hari ini belum ada perubahan berarti dalam birokrasi Indonesia. Deklarasi Seoul (27/5/ 2005) di dalam The Global Forum Ke-6 menganggap perlu dilakukan reinventing government untuk mendorong transparansi, inovasi, akuntabilitas dan partisipatori. Langkah itu dibutuhkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Reinventing Government adalah konsep yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler yaitu (1) mengembangkan pemerintahan yang katalitik, lebih banyak mengendalikan ketimbang berusaha sendiri; (2) memberdayakan masyarakat ketimbang melayani; (3) memasukkan unsur persaingan dalam pemberian jasa;(4) terarah pada meladeni masyarakat dan bukan birokrasi; ( 5) berlaku antisipatif dengan mencegah ketimbang menanggulangi; (6) terdesentralisasi dengan mendorong partisipasi masyarakat; (7) terorientasi pada pasar ketimbang komando dan pengendalian. Pada suatu wawancara presiden Amerika Serikat ketika itu, Bill Clinton dengan Bill Gates - eksekutif terkemuka dari Microsoft Corporation, disampaikan bahwa kecepatan perkembangan teknologi informasi telah mencapai 3 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan organisasi usaha pada umumnya, sedangkan kelambatan birokrasi dalam menunjang kebutuhan masyarakatnya terjadi sebesar 3 kali lebih lambat, dengan demikian bahkan di Amerika Serikatpun terjadi kesenjangan sebanyak 9 kali lipat antara dunia teknologi informasi dan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sudah selayaknya peran pemerintah lebih terkonsentrasi pada aspek melayani kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi mekanisme pasar agar tidak merugikan golongan yang lemah.
Prasyarat keempat ialah upaya sungguh-sungguh dan konsisten memerangi korupsi yang menjadi penyebab utama ekonomi bangsa tidak efisien dan tidak produktif. Upaya itu harus dimulai justru pada birokrasi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Tanpa memperbaiki aparat dan lembaga penegak hukum, walaupun ada kemauan politik presiden yang kuat, perang melawan korupsi belum tentu efektif. Umpama ingin menyapu kotoran kalau sapunya kotor tentu yang disapu malah tambah kotor. Karena itu pemerintah harus pandai-pandai menempatkan diri, harus dipikirkan kesejahteraan aparat yang tidak mencukupi di tengah ketidakmampuan keuangan pemerintah. Salah satu reformasi yang paling berhasil adalah di Singapura. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew melakukan efisiensi birokrasi hingga tinggal 1/5 dari jumlah yang lama dengan kriteria dipilih pegawai yang paling produktif sebagai konsekuensinya gaji pegawai dinaikkan hingga 500%. Dampaknya birokrasi di Singapura paling efisien dan produktif. Prasyarat kelima ialah menurunkan hutang negara, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri yang amat besar jumlahnya. Beban bunga dari utang itu amat memberatkan APBN kita. Kita juga melihat bahwa pemerintah selama ini enggan untuk meminta moratorium atau pemotongan hutang luar negeri dan juga tidak berdaya untuk menghadapi pengusaha hitam yang membawa lari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke luar negeri. Kita juga masih melihat bahwa untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah masih harus melakukan pinjaman luar negeri.
Sebenarnya masih ada peluang untuk menurunkan hutang negara selain meminta pemotongan hutang negara, yaitu dengan cara menjerat kroni-kroni Soeharto ke pengadilan dan meminta mereka mengembalikan harta yang telah mereka jarah kembali ketangan rakyat. Reformasi yang berjalan 10 tahun belum berhasil mereformasi seluruh bidang dan segmen kehidupan, reformasi hanya berhasil menumbangkan pimpinan puncak sedangkan kroni-kroninya bahkan ada yang tetap duduk dalam pemerintahan. Prasyarat keenam ialah meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. AS tidak dibangun oleh kekuatan manajemen pemerintahan tetapi oleh kekuatan Entrepreneurship. Kita mengenal Henry Ford sebagai pencipta mobil dan orang yang pertama sekali melakukan industri massal pada sebuah produk. Juga ada Rockefeller sebagai seorang konglomerat bahan bakar minyak dan banyak lagi. Kehadiran entrepreneur mendahului kestabilan birokrasi pemerintah sehingga tidak heran bila kebijakan politik AS baik di dalam negeri maupun luar negeri selalu berusaha melindungi kepentingan ekonomi para entrepreneurnya atau dengan kata lain kepentingan ekonomi selalu menunggangi kepentingan politik AS. Melalui iklim yang diciptakan pemerintah AS, maka sampai saat ini perusahaan AS masih menguasai dunia (General Electric, General Motor, ATT, dsbnya) dan semakin banyak bermunculan para entrepreneur muda yang masuk jajaran orang kaya dunia seperti Bill Gates (Microsoft), Steven Jobs (Apple Computers), Michelle Dell (Dell Computers), John Papa Rons (Papa Rons Pizza), dsbnya. Mereka menjadi 50 orang kaya dunia pada usia dibawah 40 tahun. Hal tersebut terbalik dengan yang dilakukan oleh kebanyakan negara berkembang. Negara berkembang masih memandang kepentingan politik sebagai panglima sehingga tidak heran ketika kebijakan ekonominya berbentuan dengan kebijakan politik maka ekonomi harus mengalah. Karena birokrasi negara berkembang seperti Indonesia tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi lahirnya entrepreneur- entrepreneur sejati maka selayaknya pemerintah tidak terlalu campur tangan terhadap kebijakan ekonomi. Lahirnya entrepreneur Indonesia yang mampu mengalahkan dominasi perusahaan asing seperti perusahaan Surabaya; Wings melalui produknya Daia mampu mengalahkan Rinso (Unilever-Belanda) yang sudah puluhan tahun merajai pasar sabun cuci di Indonesia, perusahaan teh botol Sostro yang mampu mengalahkan raksasa minuman dunia Coca-cola, atau produk consumer goods seperti permen, makanan ringan dan wafer yang berasal dari perusahaan dalam negeri mampu mengalahkan produk yang berasal dari perusahaan multinasional seperti Nestle, Danone, dsbnya ternyata terjadi ketika Indonesia masih dilanda krisis multidimensi. Pemerintah yang tidak lagi sekuat dulu (sesuai prinsip civil society pemerintah dan rakyat mempunyai kekuatan yang sama) tidak mampu lagi mengintervensi pasar baik melalui proteksi maupun subsidi yang diskriminatif sehingga bermunculan entrepreneur- entrepreneur baru yang leluasa bergerak untuk bermain di pasar dan karena ketangguhannya maka mereka menjadi pemimpin di pasar. Jiwa-jiwa entrepreneur tersebut hendaknya dipupuk dan terus dikembangkan bahkan mereka diberikan ruang yang semakin besar untuk beraktualisasi agar tidak hanya menjadi pemimpin pasar domestik bahkan dapat meluaskan dominasinya ke pasar regional bahkan internasional.

0 Komentar:

Poskan Komentar

Berlangganan Poskan Komentar [Atom]

Link ke posting ini:

Buat sebuah Link

<< Beranda

DR. Arif Zulkifli Nasution: Kebangkitan Daya Saing Bangsa

Kebangkitan Daya Saing Bangsa

I. Perubahan Seorang bijak di Mesir pernah mengatakan cita-cita hari ini adalah kenyataan esok hari.
Di dunia ini tidak ada yang tetap semua mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional telah banyak perubahan yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Pergantian kepemimpinan, perubahan konstitusi, perubahan iklim demokrasi, dan berbagai bentuk perubahan sosial lainnya seharusnya mendewasakan bangsa ini. Iklim persaingan yang dibuka oleh kran demokrasi seperti pilkada tentunya akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas karena siapa yang paling siap dan berkualitas tentunya akan menang. Tetapi kita tidak menutup mata dari pandangan beberapa pihak yang mengatakan demokrasi telah kelewat batas sehingga suatu saat akan menghancurkan kekuatan bangsa. Namun itu semua tidak terlepas dari sudut pandang kita. Seperti seseorang yang melihat ½ air dalam satu gelas, seorang yang optimis akan mengatakan air tersebut setengah penuh karena itu ia berupaya mengisi air tersebut sampai penuh sedangkan orang yang pesimis akan mengatakan air tersebut ½ kosong karena itu ia menjaga agar air tersebut tidak habis. Kita dapat belajar dari bangsa Amerika dalam hal bersikap optimis. Alkisah ketika Amerika dilanda krisis, presiden saat itu memanggil Napoleon Hill untuk membicarakan solusi bagi permasalahan Amerika. Saran yang pertama diajukan oleh Napoleon adalah agar Presiden mengeluarkan Undang-undang Wajib Optimisme melawan krisis. Bangsa Amerika adalah bangsa yang besar dan punya banyak aset yang melebihi krisis, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyerah. Undang-undang tersebut harus disosialisakan kepada seluruh rakyat agar rakyat Amerika percaya diri menatap masa depan. Sehingga wajar keturunan Amerika hingga saat ini punya kepercayaan diri yang besar dibanding bangsa lain. Saat ini di media massa ramai diberitakan rakyat yang bunuh diri atau membunuh anaknya karena tidak tahan atau takut dengan kemiskinan. Hendaknya kita ingat Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki berbagai macam kekayaan alam, diatas ditumbuhi pohon dan dibawah terdapat barang tambang, berbagai macam anugerah Allah tersebut jangan disia-siakan apalagi sampai pesimis menatap masa depan.
Pemimpin bangsa ini berperan besar untuk membangkitkan optimisme rakyat dan melanjutkan kembali cita-cita negara agar bangsa ini kembali menjadi bangsa yang besar dan disegani oleh berbagai negara lainnya. Cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut hendaknya digelorakan kembali melalui berbagai kesempatan dan media agar masyarakat dapat menegakkan kepalanya menatap masa depan yang lebih baik. II. Membangun Optimisme Dengan Pendidikan Setelah membangun optimisme baru, maka langkah selanjutnya adalah mengarahkan optimisme tersebut pada pengalaman keberhasilan berbagai pemerintahan membangun bangsanya. Atau dengan kata lain bangsa Indonesia belajar bagaimana cara negara-negara seperti Korea Selatan yang mempunyai umur kemerdekaan hampir sama dengan Indonesia bisa tergolong negara industri saat ini atau Singapura yang tidak punya kekayaan alam namun mampu menjadi eksportir hasil bumi dan tergolong negara berpendapatan tinggi $16 ribu perkapita bandingkan dengan Indonesia yang hanya sekitar $800/kapita. Hasil studi oleh Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2000 pada 150 negara, menunjukkan bahwa ada 4 faktor penentu kemajuan suatu negara dengan bobot peranannya masing-masing yakni: 1. INNOVATION AND CREATIVITY (45%) 2. NETWORKING (25%) 3. TECHNOLOGY (20%) 4. NATURAL RESOURCES (10%) Dari bobot seperti diatas, tiga faktor itu dengan bobot 90% menempatkan SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi faktor determinan yang sangat strategis. Ini berarti bahwa ke depan : Tuntutan dan kebutuhan utama adalah mengembangkan SDM yang berkemampuan mengembangkan inovasi dan kreatifitas, kemampuan dalam membangun jaringan kerjasama, juga kreatif dan inovatif mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, sekaligus mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki.. Untuk mencetak SDM-SDM unggul tentunya melalui pendidikan. Dalam salah satu wawancara media massa Indonesia dengan Joseph E. Stiglitz peraih nobel bidang ekonomi 2001 dan juga mantan penasihat ekonomi era presiden Clinton, Joseph mengatakan salah satu sebab mengapa pemulihan ekonomi Indonesia sangat lambat dibanding dengan negara lain karena investasi pendidikan Indonesia yang lemah dibanding dengan negara lain.
III. Kebangkitan Daya Saing Bangsa The National Intelligence Council (Amerika Serikat) sekitar tahun 2005 mengumumkan prediksi The Global Landscape yang menyinggung Indonesia. Dikatakan bahwa ada kemungkinan Indonesia bisa meningkat seperti negara-negara besar Eropa dan menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah setelah AS, China, Uni Eropa, dan India. Namanya juga prediksi (ramalan), apa yang dikemukakan NIC itu bisa salah namun tentunya kita optimis prediksi tersebut akan terwujud. Ada beberapa prasyarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:.
Pertama, terus-menerus mencapai pertumbuhan tinggi, sekitar 7% per tahun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk menaikkan pertumbuhan 1% saja dibutuhkan investasi sekitar Rp 60 T. Perkembangan harga minyak dunia yang menembus hingga mencapai $100 perbarel menyebabkan negara-negara pengekspor minyak surplus dana. Fenomena tersebut hendaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengundang negara-negara timur tengah berinvestasi di Indonesia. Kemudahan regulasi seperti aturan potongan pajak setelah membayar zakat, kepastian hukum seperti biaya real investasi dan iklim yang kondusif seperti stabilitas social dan politik adalah syarat yang diajukan oleh investor. Syarat kedua yaitu keberhasilan meningkatkan demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia (hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial, serta budaya) dan kepastian hukum. Untuk bangkit di era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu ''The Pentagon Trap'' berupa demokrasi, liberalisasi perdagangan, ''intellectual property right,'' lingkungan, dan hak-hak asasi manusia. Seperti juga negara dunia ketiga lainnya, Indonesia tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Untuk menghadapi ''Jebakan Pentagon'' diperlukan solusi ''demokrasi plus'' kompetensi manajemen, peradaban manajemen, strategi pembangunan ''V'' terbalik atau pertumbuhan dengan distribusi (growth with distribution)
Selain itu juga dibutuhkan prasyarat ketiga, yaitu perbaikan birokrasi yang memungkinkan kita menjadi negara modern dengan struktur yang mantap. Hambatan perizinan tentu bukan sesuatu yang menarik bagi investor. Perlu dilakukan reformasi birokrasi yang menurut Kliitgaard adalah sumber korupsi, karena sampai hari ini belum ada perubahan berarti dalam birokrasi Indonesia. Deklarasi Seoul (27/5/ 2005) di dalam The Global Forum Ke-6 menganggap perlu dilakukan reinventing government untuk mendorong transparansi, inovasi, akuntabilitas dan partisipatori. Langkah itu dibutuhkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Reinventing Government adalah konsep yang dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler yaitu (1) mengembangkan pemerintahan yang katalitik, lebih banyak mengendalikan ketimbang berusaha sendiri; (2) memberdayakan masyarakat ketimbang melayani; (3) memasukkan unsur persaingan dalam pemberian jasa;(4) terarah pada meladeni masyarakat dan bukan birokrasi; ( 5) berlaku antisipatif dengan mencegah ketimbang menanggulangi; (6) terdesentralisasi dengan mendorong partisipasi masyarakat; (7) terorientasi pada pasar ketimbang komando dan pengendalian. Pada suatu wawancara presiden Amerika Serikat ketika itu, Bill Clinton dengan Bill Gates - eksekutif terkemuka dari Microsoft Corporation, disampaikan bahwa kecepatan perkembangan teknologi informasi telah mencapai 3 kali lebih cepat dibandingkan pertumbuhan organisasi usaha pada umumnya, sedangkan kelambatan birokrasi dalam menunjang kebutuhan masyarakatnya terjadi sebesar 3 kali lebih lambat, dengan demikian bahkan di Amerika Serikatpun terjadi kesenjangan sebanyak 9 kali lipat antara dunia teknologi informasi dan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, sudah selayaknya peran pemerintah lebih terkonsentrasi pada aspek melayani kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi mekanisme pasar agar tidak merugikan golongan yang lemah.
Prasyarat keempat ialah upaya sungguh-sungguh dan konsisten memerangi korupsi yang menjadi penyebab utama ekonomi bangsa tidak efisien dan tidak produktif. Upaya itu harus dimulai justru pada birokrasi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum. Tanpa memperbaiki aparat dan lembaga penegak hukum, walaupun ada kemauan politik presiden yang kuat, perang melawan korupsi belum tentu efektif. Umpama ingin menyapu kotoran kalau sapunya kotor tentu yang disapu malah tambah kotor. Karena itu pemerintah harus pandai-pandai menempatkan diri, harus dipikirkan kesejahteraan aparat yang tidak mencukupi di tengah ketidakmampuan keuangan pemerintah. Salah satu reformasi yang paling berhasil adalah di Singapura. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew melakukan efisiensi birokrasi hingga tinggal 1/5 dari jumlah yang lama dengan kriteria dipilih pegawai yang paling produktif sebagai konsekuensinya gaji pegawai dinaikkan hingga 500%. Dampaknya birokrasi di Singapura paling efisien dan produktif. Prasyarat kelima ialah menurunkan hutang negara, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri yang amat besar jumlahnya. Beban bunga dari utang itu amat memberatkan APBN kita. Kita juga melihat bahwa pemerintah selama ini enggan untuk meminta moratorium atau pemotongan hutang luar negeri dan juga tidak berdaya untuk menghadapi pengusaha hitam yang membawa lari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke luar negeri. Kita juga masih melihat bahwa untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah masih harus melakukan pinjaman luar negeri.
Sebenarnya masih ada peluang untuk menurunkan hutang negara selain meminta pemotongan hutang negara, yaitu dengan cara menjerat kroni-kroni Soeharto ke pengadilan dan meminta mereka mengembalikan harta yang telah mereka jarah kembali ketangan rakyat. Reformasi yang berjalan 10 tahun belum berhasil mereformasi seluruh bidang dan segmen kehidupan, reformasi hanya berhasil menumbangkan pimpinan puncak sedangkan kroni-kroninya bahkan ada yang tetap duduk dalam pemerintahan. Prasyarat keenam ialah meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. AS tidak dibangun oleh kekuatan manajemen pemerintahan tetapi oleh kekuatan Entrepreneurship. Kita mengenal Henry Ford sebagai pencipta mobil dan orang yang pertama sekali melakukan industri massal pada sebuah produk. Juga ada Rockefeller sebagai seorang konglomerat bahan bakar minyak dan banyak lagi. Kehadiran entrepreneur mendahului kestabilan birokrasi pemerintah sehingga tidak heran bila kebijakan politik AS baik di dalam negeri maupun luar negeri selalu berusaha melindungi kepentingan ekonomi para entrepreneurnya atau dengan kata lain kepentingan ekonomi selalu menunggangi kepentingan politik AS. Melalui iklim yang diciptakan pemerintah AS, maka sampai saat ini perusahaan AS masih menguasai dunia (General Electric, General Motor, ATT, dsbnya) dan semakin banyak bermunculan para entrepreneur muda yang masuk jajaran orang kaya dunia seperti Bill Gates (Microsoft), Steven Jobs (Apple Computers), Michelle Dell (Dell Computers), John Papa Rons (Papa Rons Pizza), dsbnya. Mereka menjadi 50 orang kaya dunia pada usia dibawah 40 tahun. Hal tersebut terbalik dengan yang dilakukan oleh kebanyakan negara berkembang. Negara berkembang masih memandang kepentingan politik sebagai panglima sehingga tidak heran ketika kebijakan ekonominya berbentuan dengan kebijakan politik maka ekonomi harus mengalah. Karena birokrasi negara berkembang seperti Indonesia tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi lahirnya entrepreneur- entrepreneur sejati maka selayaknya pemerintah tidak terlalu campur tangan terhadap kebijakan ekonomi. Lahirnya entrepreneur Indonesia yang mampu mengalahkan dominasi perusahaan asing seperti perusahaan Surabaya; Wings melalui produknya Daia mampu mengalahkan Rinso (Unilever-Belanda) yang sudah puluhan tahun merajai pasar sabun cuci di Indonesia, perusahaan teh botol Sostro yang mampu mengalahkan raksasa minuman dunia Coca-cola, atau produk consumer goods seperti permen, makanan ringan dan wafer yang berasal dari perusahaan dalam negeri mampu mengalahkan produk yang berasal dari perusahaan multinasional seperti Nestle, Danone, dsbnya ternyata terjadi ketika Indonesia masih dilanda krisis multidimensi. Pemerintah yang tidak lagi sekuat dulu (sesuai prinsip civil society pemerintah dan rakyat mempunyai kekuatan yang sama) tidak mampu lagi mengintervensi pasar baik melalui proteksi maupun subsidi yang diskriminatif sehingga bermunculan entrepreneur- entrepreneur baru yang leluasa bergerak untuk bermain di pasar dan karena ketangguhannya maka mereka menjadi pemimpin di pasar. Jiwa-jiwa entrepreneur tersebut hendaknya dipupuk dan terus dikembangkan bahkan mereka diberikan ruang yang semakin besar untuk beraktualisasi agar tidak hanya menjadi pemimpin pasar domestik bahkan dapat meluaskan dominasinya ke pasar regional bahkan internasional.